PNS muda jangan terjebak godaan hutang

beban hutang

Bagi sebagian besar PNS muda, menjadi pegawai negeri serasa mendapatkan kuasa baru dalam bidang finansial. Ya, meski sebagian lain menganggap tak seberapa, gaji tetap yang dijamin negara adalah sebuah berkah tersendiri bagi para PNS muda, terutama yang sebelumnya menggantungkan hidupnya pada orang tua alias belum mandiri. Dengan penghasilan baru itu, mereka bisa membeli apa saja yang mereka inginkan sesuai jumlah take home pay mereka

Sebagian PNS muda yang sudah jauh hari dilatih mandiri atau memiliki pemahaman untuk mandiri berusaha untuk mengatur penghasilan baru tersebut dengan beberapa cara agar tidak habis begitu saja. Misalnya dengan menabung sebagiannya, digunakan untuk biaya pendidikan, dibelikan perangkat elektronik, dan sebagainya yang memiliki masa manfaat panjang. Sebagian ada yang dibelikan emas batangan atau koin, cukup bagus untuk lindung nilai simpanan.

Sebagian lainnya ada yang menjadi korban mode dan serangan iklan yang bertubi-tubi yang akhirnya merangsang hasrat konsumerismenya. Misalnya mencicil mobil dengan harga cicilan hampir sebesar penghasilan bulanannya. Memang tidak ada yang salah dengan pilihan-pilihan itu, selama sanggup membayarnya. Namun bila dilihat dari sudut pandang kesehatan finansial, akan terjadi ketidakstabilan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan. Secara mental, perilaku konsumerisme akan mengarah pada sikap mudah berhutang. Mulanya hutang kecil-kecil, namun karena merasa sanggup membayar akhirnya berani mengambil pinjaman besar ke lembaga keuangan. Sebuah perilaku yang harus dihindari, terutama oleh seorang PNS.

Kenapa? Memang ada yang salah dengan berhutang? Bukankah mayoritas PNS memang berhutang untuk mendapatkan asset dalam kehidupannya? 

Sejujurnya, mestinya pertanyaan tersebut dijawab dengan kesedihan dan keprihatinan. Dalam pengertian, seperti itulah gambaran realitas kehidupan aparatur negara terutama PNS di negeri ini, masih dikatakan pada posisi pra sejahtera. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan primernya pun harus menggadaikan sebagian besar waktu dan tenaganya untuk berhutang. Di sisi lain, ada sebagian pendapat bahwa sejak jaman dulu PNS sengaja dimiskinkan agar menjadi korup dan bisa tunduk diajak negosiasi oleh oknum pemangku kepentingan. Bahkan dalam satu kesempatan talkshow anti korupsi, saya mendengar pemaparan dari penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waktu itu Bpk. H. Abdullah Hehamahua, yang mengatakan bahwa gaji PNS itu bukan hanya tidak layak, tetapi tidak manusiawi. Sangat menyedihkan.

Nah, dalam kondisi menyedihkan seperti demikian, datanglah para agen-agen penjual uang yang menawarkan berbagai macam produk pinjaman yang menggiurkan, membuat seorang PNS muda merasa punya power untuk memiliki segalanya. Pinjaman tanpa agunan asset apapun dan hanya berbekal secarik SK CPNS/PNS dan TASPEN, seorang PNS muda bisa mendapatkan uang tunai diatas 100 juta rupiah, dengan tenor panjang 8 hingga 10 tahun. Sekilas memang seperti normal-normal saja. Namun bila dihitung lebih teliti, pinjaman berbunga dengan tenor 4 tahun saja, maka anda berkewajiban untuk membayar 2 kali dari pokok pinjaman awal! Bagaimana lagi dengan tenor 8 tahun atau 10 tahun, tentu lebih gila lagi.

Dalam perhitungan tersebut, coba dipikirkan secara seksama, apakah nilai asset yang kita beli dengan pinjaman tersebut akan sebanding dengan jumlah yang kita bayar untuk pelunasan hutang, atau malah sebaliknya. Perlu dipahami bahwa ekonomi kita saat ini menganut sistem pembayaran dengan kertas alias riba (dalam pengertian tidak sebandingnya nilai antara alat pembayar dengan barang yang dibayar). Dalam sistem ekonomi uang kertas/riba, yang namanya inflasi itu pastilah terjadi bahkan dipelihara. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan jumlah uang yang beredar. Bila uang kertas yang beredar terlalu banyak dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi, maka otomatis nilainya mengecil, artinya nilai barang jasa tersebut seolah jadi mahal (padahal uang kertasnya yang kehilangan nilai karena kebanyakan stok yang beredar). 

Begitulah kira-kira. Dan Jalan paling selamat dalam ekonomi uang kertas/riba ini adalah menghindari hutang, terlebih hutang berbunga dengan tenor jangka panjang. Efek negative paling  jelas mengancam dari jeratan hutang PNS muda ini adalah, timbulnya hasrat untuk menutup cicilan hutang dengan cara yang melawan hukum seperti pemerasan dan pungutan liar kepada masyarakat, melakukan kerjasama manipulatif yang merugikan negara, serta perilaku koruptif. Jadi, berpikir dan timbanglah masak-masak ketika tertarik dengan suatu produk yang memaksa kita berhutang, agar jangan sampai terjebak dengan hutang tak berkesudahan. Tidak ada hal yang tiada solusinya jika PNS muda mau belajar dan berfikir sehat demi masa depannya.